Wamendikdasmen Fajar: Sistem Pendidikan Harus Mampu Mengatasi Ketimpangan Sosial
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Fajar Riza UI Haq, memberikan pesan inspirasi dalam peresmian Kampus Dua SD Asyiyah Multilingual Darussalam (SDA Mulida) di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (29/11/2024). (Foto: Biro Kerja Sama dan Humas Setjen Kemendikdasmen)
KUDUS -- Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Fajar Riza UI Haq, memberikan pesan inspirasi pada peresmian Kampus Dua SD Asyiyah Multilingual Darussalam (SDA Mulida) Kudus, Jawa Tengah, Jumat (29/11/2024). Dalam kunjungan kerja di Kudus itu, Wamendikdasmen Fajar menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif guna mewujudkan 'Pendidikan Bermutu untuk Semua'.
"Dalam membangun pendidikan, kebijakan yang inklusif sangat penting untuk diwujudkan. Akses layanan pendidikan harus didapat oleh semua anak Indonesia dan semua lembaga yang menyelenggarakan pendidikan," kata Wamendikdasmen Fajar, Jumat (29/11/2024).
Menurut Wamendikdasmen Fajar, sistem pendidikan harus mampu mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, negara melalui pemerintah perlu hadir memberikan kebijakan yang berkeadilan untuk masyarakat, khususnya pada bidang pendidikan.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
"Saat ini terdapat kurang lebih 439.000 sekolah di Indonesia, dari jumlah tersebut 60 persennya adalah sekolah swasta. Kerja sama perlu dilakukan dengan lembaga pendidikan swasta dan tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta," jelas Wamendikdasmen Fajar.
Terkait Hari Guru Nasional (HGN) 2024, Wamendikdasmen Fajar turut mengucapkan selamat hari guru kepada para peserta yang hadir. Ia menyebut, kebijakan inklusif yang dihadirkan pemerintah adalah salah satunya di tahun 2025 para guru pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) dapat mengajar atau ditempatkan di sekolah asal dan sekolah swasta.
"Selain kabar tentang kesejahteraan guru, Kemendikdasmen terus berupaya melakukan pemerataan jumlah guru. Redistribusi guru perlu dilakukan guna memecahkan jumlah guru yang menumpuk di satu daerah dan menempatkan ke daerah yang kekurangan guru," tegas Wamendikdasmen Fajar.
