Indonesia selalu menjadi poros penting dalam dinamika geopolitik regional maupun global. Sejarah membuktikan kepemimpinan bangsa ini kerapkali menghadirkan terobosan strategis yang melampaui batas geografisnya.
Setelah sukses memprakarsai Gerakan Non-Blok pada era Presiden RI Soekarno, Indonesia kembali menunjukkan visi global melalui kerja sama subregional Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang lahir pada masa Presiden Soeharto tahun 1993.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Jika Gerakan Non-Blok berfokus pada politik internasional, maka IMT-GT menjadi wujud nyata diplomasi pembangunan lintas batas. Kerja sama ini menyatukan wilayah barat Indonesia, bagian utara Malaysia, serta selatan Thailand yang memiliki tantangan serupa, meliputi daerah kaya sumber daya alam, pariwisata, dan budaya namun relatif tertinggal dibanding pusat ekonomi negaranya masing-masing.
IMT-GT dirancang untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan perdagangan, mendorong investasi, serta memperkuat konektivitas infrastruktur.
Empat bidang prioritas menjadi fokus kerja sama ini, yakni perdagangan dan investasi, guna membangun koridor ekonomi, memfasilitasi ekspor-impor produk pertanian, perikanan, dan industry; infrastruktur dan konektivitas, peningkatan pada Pelabuhan belawan, penang, Songkhla, serta jalur darat ASEAN Highway.
Kemudian, kerja sama pada bidang pariwisata lintas batas, merekomendasikan paket wisata dengan konsep tiga negara satu tujuan; serta pertanian dan perikanan, guna kerja sama teknologi pertanian tropis, serta perdagangan produk olahan hasil laut.
Seiring perkembangan, fokus IMT-GT meluas ke sektor baru seperti e-commerce, industri halal, dan pengembangan SDM di lintas batas.
Beberapa momentum penting menunjukkan bagaimana IMT-GT berkembang pesat:
KTT Labuan Bajo, 11 Mei 2023: Melaporkan pertumbuhan GDP kawasan sejak 1993–2021 sebesar 1.800%, perdagangan meningkat 520%. Fokus pada hilirisasi nikel dan bauksit, promosi industri halal, serta energi hijau.
SPM Putrajaya, 25–27 Februari 2025: Membahas konektivitas ekonomi, perencanaan Summit IMT-GT bersama KTT ASEAN 2025, serta kerangka kerja sama CIQ (Customs, Immigration, Quarantine). Disepakati pula MoU kelapa sawit berkelanjutan dan keterlibatan pemerintah daerah.
KTT ke-16 Kuala Lumpur, 27 Mei 2025: Menyepakati peningkatan perdagangan intra-kawasan dari USD 367,9 miliar (2019) menjadi USD 659,7 miliar (2023), dengan investasi langsung melonjak dua kali lipat menjadi USD 48,1 miliar.
Pertemuan Teknis 2024–2025: Termasuk Working Group on Agriculture (WGAA), SOM di Johor, hingga WGHRD di Kuala Lumpur. Agenda meliputi review Blueprint 2022–2026, promosi wisata ekowisata, hingga kampanye #TourOfTheTriangle dan #CIMTConnect.
Angka-angka ini membuktikan bahwa IMT-GT bukan sekadar forum diplomasi, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi subregional.
Di balik capaian besar tersebut, peran domestik Indonesia sangat menentukan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menjadi aktor penting yang memastikan manfaat IMT-GT benar-benar dirasakan masyarakat perbatasan.
Hingga kini, BNPP telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) modern di berbagai titik strategis seperti Entikong (Kalimantan Barat), Skouw (Papua), dan Motaain (NTT).
PLBN bukan hanya gerbang keluar-masuk antarnegara, melainkan juga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memunculkan aktivitas UMKM, perdagangan, dan pariwisata. Kehadiran PLBN modern mengubah wajah perbatasan dari yang dulu identik dengan keterbelakangan menjadi pintu depan bangsa yang bermartabat.
Secara geopolitik, IMT-GT dapat dilihat sebagai strategi Indonesia menghadapi dua tantangan: persaingan global dan ketimpangan domestik.
Pertama, persaingan global. Saat Tiongkok mendorong Belt and Road Initiative (BRI), dan Jepang mengusung konsep Free and Open Indo-Pacific (FOIP), Indonesia memilih untuk memperkuat kerja sama subregional berbasis kepentingan bersama. Dengan IMT-GT, Indonesia tidak hanya menjadi objek investasi, tetapi juga subjek yang mengatur arus barang, jasa, dan manusia di kawasan strategis Selat Malaka – jalur perdagangan tersibuk di dunia.
Kedua, ketimpangan domestik. Selama ini, pembangunan Indonesia lebih terpusat di Jawa. Dengan IMT-GT, Pulau Sumatera memperoleh perhatian khusus sebagai “beranda depan” ekonomi. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Ketiga, faktor keamanan. Kawasan selatan Thailand (Narathiwat, Pattani, Yala) kerap dilanda konflik separatis. Sementara di Indonesia, perbatasan Kalimantan dan Sumatera juga rawan aktivitas ilegal. Dengan memperkuat kerja sama ekonomi, stabilitas sosial-politik diharapkan ikut terjaga.
Meski terdapat sejumlah tantangan, mulai dari kesenjangan infrastruktur, ketidakseimbangan arus perdagangan, hingga perbedaan regulasi antarnegara, peluang yang ditawarkan IMT-GT jauh lebih besar.
Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi halal global, laboratorium pertanian tropis, hingga destinasi utama pariwisata lintas batas.
Dengan populasi yang besar, kekayaan sumber daya, dan posisi geografis strategis di Selat Malaka, Indonesia memiliki modal kuat untuk memimpin arah kerja sama subregional ini.
Sejarah telah mencatat bagaimana Indonesia menghadirkan gagasan besar dari Konferensi Asia-Afrika hingga IMT-GT. Kini, tantangan utamanya adalah memastikan kerja sama subregional tidak hanya berhenti pada forum diplomatik, melainkan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan.
Peran Kemendagri melalui BNPP RI menjadi kunci penting. Dengan pembangunan PLBN modern dan integrasi kawasan, Indonesia tidak hanya tampil sebagai pemain regional, melainkan pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan global dengan kebutuhan lokal.
Semangat yang diwariskan dari kepemimpinan terdahulu harus terus dijaga. Melalui IMT-GT, Indonesia berpeluang besar memperkuat martabat bangsa sekaligus meneguhkan posisi sebagai poros pertumbuhan ekonomi subregional yang bermanfaat bagi rakyat.
