Oleh Komjen Pol. Makhruzi Rahman S.IK., M.H., M.Tr.Opsla (Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan/BNPP RI)
Wilayah perbatasan Indonesia di Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar namun masih belum tergarap optimal. Salah satu sektor yang menjanjikan adalah produksi garam.
Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Akan tetapi ironisnya, kebutuhan garam nasional--baik untuk konsumsi maupun industri--masih sangat bergantung pada impor.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Menurut data Kementerian Perindustrian RI, kebutuhan garam nasional setiap tahun mencapai lebih dari 4 juta ton, dengan sekitar 80 persen diperuntukkan bagi industri, khususnya industri kimia, pangan, dan farmasi. Namun, produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi standar kualitas industri sehingga impor garam, terutama dari Australia, terus dilakukan. Kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks kebijakan pangan dan industri, sekaligus peluang strategis bagi wilayah perbatasan seperti NTT untuk menjadi pusat produksi garam berkualitas tinggi.
Secara geografis, NTT memiliki intensitas sinar matahari yang tinggi, curah hujan yang relatif rendah, dan angin kencang yang konsisten. Kondisi ini merupakan kombinasi ideal bagi proses penguapan air laut yang menjadi dasar produksi garam. Tidak heran, sejumlah kawasan di Kabupaten Kupang, Nagekeo, dan Malaka pernah menjadi lokasi percontohan tambak garam dengan hasil yang menjanjikan. Jika dikelola secara profesional dengan dukungan teknologi modern, NTT berpotensi menjadi sentra produksi garam nasional, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus membuka lapangan kerja di wilayah perbatasan.
Dari perspektif ekonomi perbatasan, pengembangan garam juga memiliki dimensi geopolitik. Selama ini wilayah perbatasan sering diidentikkan dengan keterbelakangan, ketimpangan pembangunan, dan maraknya aktivitas ilegal. Dengan menjadikan perbatasan sebagai pusat produksi strategis, negara bukan hanya menghadirkan pembangunan, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi. Bahkan, bila produksi garam di NTT mencapai skala industri besar, Indonesia berpotensi menjadi eksportir garam ke negara tetangga, membalikkan posisi dari net-importer menjadi net-exporter.Peta lahan tambak garam di wilayah Asu-Asu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto: Istimewa)
Namun, realisasi potensi ini memerlukan sejumlah prasyarat. Pertama, konsistensi kebijakan pemerintah dalam membatasi impor garam yang tidak terkendali dan lebih serius mendukung produksi domestik. Kedua, peningkatan infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti jalan, listrik, serta akses logistik ke pelabuhan, agar distribusi garam lebih efisien.
Ketiga, investasi teknologi dan kemitraan dengan swasta untuk meningkatkan kualitas garam sesuai standar industri sehingga mampu bersaing dengan produk impor. Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal agar tidak hanya menjadi buruh produksi, tetapi juga bagian dari rantai nilai yang lebih luas melalui koperasi atau BUMDes.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, NTT tidak hanya akan dikenal sebagai daerah dengan keindahan alam dan pariwisatanya, tetapi juga sebagai lumbung garam nasional yang menopang ketahanan pangan dan industri. Potensi ini, jika dikelola secara konsisten, dapat menjadi model pembangunan ekonomi perbatasan yang produktif, berdaya saing, dan berorientasi ekspor.
Garam Rote Ndao: Harapan Baru Ekonomi Perbatasan
Indonesia kerap disebut negeri paradoks. Dengan garis pantai yang membentang lebih dari 108 ribu kilometer, kita justru masih menjadi importir garam. Setiap tahun, kebutuhan nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, sementara produksi dalam negeri belum mampu memenuhi standar industri. Akibatnya, impor garam, terutama dari Australia, terus berulang.
Namun, harapan baru muncul dari Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menargetkan produksi garam di kabupaten paling selatan Indonesia ini akan panen pada Juni atau Juli 2026. Pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 10 ribu hektare untuk tambak garam, dengan target produksi: 2 juta ton per tahun. Bahkan, bila diperluas hingga 13 ribu hektare, produksinya diproyeksikan melonjak menjadi 2,6 juta ton per tahun.
Tabel Potensi Produksi Garam Rote Ndao
Luas Lahan (ha) --- Proyeksi Produksi (ton/tahun) --- Status/Target
10.000 --- 2.000.000 --- Panen mulai Juni–Juli 2026
Potensi ini bukan sekadar soal komoditas. Di wilayah perbatasan seperti Rote Ndao, pengembangan industri garam punya arti strategis: membuka ribuan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat kehadiran negara di daerah yang kerap dipandang terpinggirkan. Perbatasan tidak lagi identik dengan keterbelakangan, melainkan bisa tampil sebagai motor ekonomi nasional.
Di wilayah Asu-Asu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) saat ini juga tengah dilakukan pengembangan produksi garam oleh PT Bara Makmur Khatulistiwa. Sementara PT Lautan Berkah Khatulistiwa sebagai pengelola lokasi di Kabupaten Malaka. Lahan yang sedang digarap seluas 398 ha dari luas lahan 1000 ha. Kualitas garam yang akan dihasilkan tergolong sangat bagus, NACL-nya 99,38. Dari luasan yang sudah digarap, target per tahun bisa menghasilkan 1 juta ton.Tambak garam di wilayah As-Asu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto: Istimewa)
Tentu saja, peluang besar ini harus diimbangi dengan komitmen kebijakan. Pertama, pemerintah harus konsisten mengurangi ketergantungan impor dan memberi insentif bagi produksi domestik. Kedua, pembangunan infrastruktur dasar di NTT — mulai dari akses jalan hingga pelabuhan — mutlak diperlukan agar garam Rote Ndao bisa didistribusikan secara efisien. Ketiga, transfer teknologi perlu dipercepat agar kualitas garam lokal bisa memenuhi standar industri, sehingga tidak kalah bersaing dengan produk impor.
Rote Ndao kini berdiri di persimpangan sejarah: apakah akan menjadi kisah sukses lumbung garam nasional, atau sekadar proyek ambisius yang tak berumur panjang. Jika semua elemen bekerja bersama — pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal — maka pada 2026 kita tidak lagi mendengar ironi “Indonesia pengimpor garam”, melainkan optimisme bahwa ekonomi perbatasan mampu memberi sumbangsih besar bagi kemandirian bangsa. []
