Malaysia Tawarkan Model Border Single Barrier di Area Perbatasan dengan Indonesia, Ini Alasannya
Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman (tengah), berpose di sela-sela forum Persidangan Ke-18 Sekretariat Bersama (Sekber) Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo) yang berlangsung pada 20 Juli hingga 23 Juli 2025 di Pulau Penang, Malaysia. (Foto: BNPP RI)
PENANG -- Pemerintah Malaysia tengah mempertimbangkan penerapan model border single barrier di perbatasan dengan Indonesia, meniru pola pengamanan perbatasan Malaysia–Thailand yang terbukti efektif dalam menjaga keamanan dan memperlancar pengawasan lintas batas.
Hal ini disampaikan oleh Pengarah Keselamatan Negeri, Majlis Keselamatan Negara Malaysia, Puan Azizah binti Mohamed Said, dalam sebuah forum bilateral Persidangan Ke-18 Sekretariat Bersama (Sekber) Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo) yang berlangsung pada 20 Juli hingga 23 Juli 2025 di Pulau Penang, Malaysia.
Puan Azizah menegaskan bahwa pengalaman Malaysia dalam menangani perbatasan darat sepanjang 646 km dengan Thailand—yang terdiri atas 551 km daratan dan 95 km perairan sungai—menjadi rujukan utama dalam upaya memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan lainnya, termasuk dengan Indonesia.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
“Salah satu pendekatan yang telah kami terapkan adalah melalui Operasi Taring Wawasan Kedah/Perlis,” ujar Puan Azizah.
Menurut Puan Azizah, operasi ini mencakup sejumlah kegiatan pengamanan seperti pos statis pemerhatian, patroli jalan kaki, patroli motor, hingga kendaraan berperisai, yang difokuskan pada area strategis di sepanjang pagar pengaman.
Salah satu wilayah tanggung jawab utama dari operasi ini membentang sepanjang 105,9 km, mulai dari Martak Bukit Kayu Hitam hingga ke Pos Batu Putih. Di sepanjang jalur ini, Malaysia menerapkan kombinasi sistem pengamanan yang terdiri atas:
- 29,8 km pagar ganda (double barrier) dari Martak ke BP15,
- 5 km pagar tunggal (single barrier) dari BP15 ke BP3,
- 24,8 km tembok pengaman dari PB3 ke TS8B,
- serta tambahan pengamanan di Wang Kelian (0,75 km) dan Batu Putih (2 km).
Namun demikian, masih terdapat 44,55 km area tanpa pagar yang menjadi tantangan tersendiri dan terus menjadi fokus peningkatan pengawasan.
Dengan melihat efektivitas pendekatan tersebut, Malaysia kini menawarkan kerja sama serupa kepada Indonesia, terutama dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang strategis dan rentan terhadap penyelundupan serta lalu lintas ilegal.
Menanggapi tawaran itu, pihak Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI) menyambut baik inisiatif Malaysia. Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman, menyatakan, Indonesia siap bekerja sama, bahkan menjajaki kolaborasi teknis seperti yang sudah dijalin Malaysia dengan Thailand.
Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan model pengawasan perbatasan yang terpadu, efisien, dan saling menguntungkan, sekaligus mempererat hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dalam hal keamanan kawasan dan pengelolaan lintas batas.
Di sisi lain, Malaysia kini memiliki satu badan tunggal yang menangani pengawasan perbatasan, yaitu Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS). Lembaga ini dibentuk pada Februari 2025 untuk mengawasi seluruh perbatasan internasional negara tersebut.
Saat ini, AKPS mengelola 22 pos pemeriksaan perbatasan, dan dijadwalkan akan mengambil alih seluruh 114 titik masuk pada tahun 2026. Sebelumnya, lebih dari 20 instansi atau departemen berbeda menangani urusan keamanan perbatasan.
Dengan adanya AKPS, semua tugas ini digabungkan ke dalam satu lembaga guna meningkatkan koordinasi dan mengurangi tumpang tindih kewenangan.
Pembentukan AKPS telah disetujui oleh Kabinet pada April tahun 2024 lalu, dan secara resmi didirikan pada Oktober 2024 melalui Undang-Undang Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan 2024.
Wakil Perdana Menteri II Malaysia, Datuk Seri Fadillah Yusof, mengatakan bahwa AKPS dibentuk untuk menyatukan penegakan hukum di perbatasan, memperlancar perdagangan dan perjalanan, meningkatkan keamanan, serta memperbaiki layanan kepada publik.
Agensi ini dipimpin oleh Datuk Seri Hazani Ghazali sebagai direktur jenderal pertamanya, dan memiliki lebih dari 6.000 pegawai.
