Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Minta Presiden Evaluasi Kebijakan Menteri LH di Puncak Bogor
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Mulyadi, menjawab pertanyaan awak media saat reses di The Rizen Premier Hotel, Puncak. Mulyadi hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V Bogor Selatan, Kamis (9/10/2025). (Foto: Istimewa)
BOGOR -- Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Mulyadi, menyoroti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dinilai kontroversial. Ini setelah KLH melakukan penyegelan sejumlah tempat wisata di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menurut Mulyadi, kebijakan KLH tersebut menimbulkan efek domino yang berdampak langsung terhadap ribuan warga di Puncak yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata.
Hal itu disampaikan Mulyadi saat reses di The Rizen Premier Hotel, Puncak. Mulyadi hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V Bogor Selatan, Kamis (9/10/2025).
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Mulyadi menilai kebijakan penyegelan yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol tidak melalui kajian yang matang dan berdampak luas pada ekonomi masyarakat sekitar Kawasan Puncak.
“Pada saat ada kebijakan menyegel, secara tanda petik membabi buta dan terindikasi tanpa kajian, beliau harusnya melihat efek domino terhadap kebijakan tersebut,” kata Mulyadi kepada awak media.
Mulyadi menjelaskan, kebijakan tersebut menyebabkan ribuan pekerja di Kawasan Wisata Puncak kehilangan mata pencaharian dan berdampak pula pada pelaku usaha kecil hingga sektor pajak daerah.
“Banyak warga yang kehilangan ribuan kesempatan kerja, bahkan dihentikan kegiatan usahanya. Kemudian ada multiplier effect — UMKM, PHRI juga komplain karena omzetnya menurun. Belum lagi yang penting, PAD dari sektor pajak daerah, mungkin juga ada penerimaan negara bukan pajak di wilayah Bogor Selatan yang terhenti atau melambat,” cetus Mulyadi.
Mulyadi pun berharap Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di sekitar Puncak yang terdampak kebijakan tersebut.
“Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup sehingga masyarakat yang hidup, notabenenya tidak jauh dari kediaman pribadi Pak Presiden, bisa mendapatkan atensi. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Mulyadi menandaskan.
